Gentalanews.id - KUALA TUNGKAL – Kericuhan antara pimpinan dan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat terjadi saat berlangsungnya pembahasan bersama Dinas Pariwisata, kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, (Disparbudpora) Tanjabbar. Perbedaan pandangan mencuat dalam pembahasan alokasi dana hibah untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Tanjab Barat senilai Rp1 miliar.
Insiden tersebut terjadi saat pembahasan alokasi dana hibah Rp1 miliar untuk KONI Tanjabbar dalam Rancangan APBD Perubahan 2026 di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Senin (31/08/2026).
Kericuhan disebut dipicu perbedaan pendapat terkait mekanisme, rincian serta penggunaan dana hibah tersebut.
Anggota Banggar DPRD Tanjabbar, H. Assek, mempertanyakan detail penggunaan dana hibah senilai Rp1 miliar itu. Dalam pemaparan awal, dana tersebut disebut dialokasikan 30 persen untuk operasional dan 70 persen untuk pembinaan, namun rincian kegiatan yang menjadi dasar penggunaan anggaran dinilai belum dijelaskan secara terperinci.
"Benar suara saya paling lantang mempertanyakan kegunaan dana hibah tersebut dan meminta rinciannya. Saya juga mengusulkan agar dana hibah diserahkan langsung dan dikelola oleh KONI tanpa melalui Disparbudpora lagi.
Selain itu juga, tidak tepat mengalokasikan dana hibah untuk keorganisasian di anggaran perubahan dengan kondisi fiskal daerah kita, karena waktunya sangat singkat," tutur H. Assek.
Menurut H. Assek, dengan kondisi keuangan daerah saat ini, anggaran tersebut dinilai lebih baik diarahkan untuk kebutuhan yang dianggap lebih mendesak, salah satunya pembayaran utang obat daerah yang disebut mencapai sekitar Rp25 miliar.
Perbedaan pandangan tersebut kemudian memanas. Berdasarkan keterangan yang dihimpun, Wakil Ketua II DPRD Tanjabbar, Hasan Basri Harahap, disebut melemparkan benda yang belakangan diketahui adalah gelas yang berada di atas meja dan nyaris mengenai salah satu anggota DPRD.
Pimpinan rapat lainnya juga disebut ikut terpancing emosi hingga terjadi tindakan membanting meja serta keluarnya kata-kata bernada keras. Situasi tersebut kemudian berhasil dilerai oleh peserta rapat.
Salah seorang peserta rapat yang mengaku menyaksikan langsung kejadian tersebut juga menyebut adanya kalimat yang dinilai bernada ancaman dari salah satu pimpinan DPRD.
"Aku dak pandai berkelahi, aku pandai main belakang, dengan duit 25 juta dalam 3 hari lewat, demi Tuhan," ujar saksi menirukan kalimat yang disebutnya terdengar dalam situasi tersebut.
"Demi Allah aku dengar langsung, banyak juga kawan-kawan yang lain dengar bahasa dia seperti itu," tambahnya.
Namun, hingga berita ini diterbitkan, pernyataan tersebut masih bersumber dari keterangan saksi dan belum mendapatkan konfirmasi dari pihak yang disebut mengucapkan kalimat tersebut.
Di tengah pembahasan hibah KONI tersebut, sejumlah usulan anggaran yang dikaitkan dengan pimpinan DPRD juga menjadi perhatian sebagian anggota.
Ketua DPRD Tanjabbar, Hamdani, disebut mengusulkan pembangunan stadion di Batang Asam senilai Rp500 juta.
Sementara Wakil Ketua I DPRD Tanjabbar, Syafril Simamora, disebut mengusulkan kegiatan pertandingan catur senilai Rp240 juta. Pada tahun sebelumnya, kegiatan serupa diketahui sudah terealisasi dengan anggaran sekitar Rp700 juta.
Selain itu, terdapat pula usulan anggaran untuk cabang olahraga Drum Band dengan nilai lebih dari Rp350 juta. Sehingga total usulan dana Hibah KONI menjadi hampir mencapai 2 Miliar rupiah.
Sejumlah anggota DPRD mempertanyakan usulan-usulan tersebut karena menilai perlu adanya skala prioritas dalam pengalokasian anggaran, mengingat kondisi fiskal daerah yang tengah menjadi perhatian.
Namun, belum ada keterangan dari pihak-pihak terkait usulan tersebut mengenai dasar, tujuan maupun mekanisme pengusulan anggaran dimaksud.
Persoalan kericuhan dalam rapat Banggar tersebut kemudian turut menjadi sorotan karena menyangkut etika, tata tertib dan hubungan kerja antaranggota DPRD.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat disebut tidak mau memproses/ menindaklanjuti persoalan kericuhan yang terjadi dalam rapat tersebut.
Sikap itu menjadi perhatian karena peristiwa yang terjadi dalam forum resmi DPRD dinilai berkaitan dengan tata tertib serta kode etik anggota DPRD.
Namun demikian, hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh penjelasan resmi dari Badan Kehormatan DPRD Tanjabbar mengenai apakah persoalan tersebut telah dilaporkan secara resmi kepada BK, apakah telah dilakukan telaah awal, maupun alasan apabila belum dilakukan proses pemeriksaan.
Redaksi masih mengupayakan konfirmasi kepada Ketua dan anggota Badan Kehormatan DPRD Tanjabbar untuk memperoleh penjelasan mengenai status persoalan tersebut.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari Pimpinan DPRD Tanjabbar mengenai kericuhan dalam rapat Banggar maupun sejumlah persoalan yang disorot dalam pembahasan anggaran tersebut.
Upaya konfirmasi telah dilakukan melalui pesan singkat kepada pihak terkait. Pesan disebut telah tersampaikan, namun hingga berita ini diterbitkan belum mendapatkan tanggapan Termasuk Kepala Dinas Parbudpora H. Angsori, S.Ag, M.H, yang enggan untuk ditemui dan dimintai keterangan.
Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan ini.
Red
